c. 262. Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis reklame dibagi menjadi dua yaitu reklame komersial dan non komersial. Jenis-Jenis Objek Pajak Reklame. Sumber penerimaan pemerintah pusat, dalam UU No. kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan produknya melalui media reklame. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa peraturan terkait perlu dipahami, antara lain: Pasal 6 UU PPh: “ (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:. 000 x 7 hari x 25% (Pajak Reklame) = Rp. 1Pengertian Pajak Reklame. Pajak Hotel. Reklame Melekat /Poster adalah Reklame yang berbentuk lembaran. Semoga bermanfaat. 25. 000. pajak bahan bakar 4. TINJAUAN PUSTAKA Otonomi DaerahBesarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya berkenaan dengan pekerjaan atau. Penerimaan negara terdiri dari 2 yaitu : 1) Penerimaan Dalam Negeri - Penerimaan Pajak Pajak dalam negeri terdiri dari pajak pengahasilan migas dan nonmigas, PPN dan PPnBM, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. (Siahan, 2005). Karena kegiatan pemerintah sebagian besar dibiayai oleh penerimaan dari pajak, maka berarti ada masalah pengenaan pajak kepada wajib pajak. hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktuBERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 51048. Reklame Udara; g. 912 atau sebesar 102,42 persen dan tahun 2007 target penerimaan sebesar Rp. Seperti pada kasus tunggakan pajak reklame pada November 2007 sebesar Rp. bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN); Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG. 21. Lihat selengkapnyaBaik itu reklame dalam bentuk baliho, poster, layar LED, dan lain sebagainya. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Bandung. PPh Pasal 23. 000. 4. Pengecualian Objek Pajak Reklame : – Reklame internet, televisi, radio, warta harian, mingguan, bulanan dan sejenisnya. 9. Tarif pemotongannya sebesar 15% atau 2%, tergantung jenis objek pajaknya. 000. 7. Adapun isi formulir SKP Daerah terdiri dari: Nilai Ketinggian Reklame; Skor Lokasi. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor: 1. Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana. Jakarta - Tentu kita tidak asing dengan istilah "daftar nominatif" dalam SPT Tahunan PPh Badan, yaitu kewajiban melampirkan "Daftar Nominatif Biaya Entertainment" yang disyaratkan dalam SE-27/PJ. reklame Melekat (stiker) ; d. Baca Juga: Masalah Pokok Ekonomi. Penerimaan negara terdiri dari 2. 000,-realisasi Rp. Maka dari itu efektivitas dalam penerimaan pajak, khususnya pajak reklame menjadi hal yang sangat penting. 2 dari 6 halaman. Selanjutnya, isi data Objek Pajak, terkait alamat reklame berada. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Merujuk pada Pasal 64 ayat (2) UU HKPD, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat. Iklan. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 Tinjauan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. BAB VII PENETAPAN PAJAK Pasal 14 (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa karcis dan nota. Ketentuan tersebut termuat di dalam Undang. id - Sumber penerimaan negara adalah penerimaan dalam negeri dan hibah, bila dilihat dari pos-pos dalam APBN. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (2) Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame. reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan ; f. Kemudian, biaya sewanya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Padahal urusan soal pajak ini telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan ekspor. Pada intinya, penggunaan papan reklame komersial bertujuan untuk. 20. Pemberian dana sponsorship termasuk dalam jasa lainnya kategori jasa periklanan sehingga dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar. 1,3 dan 4 c. biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik,. mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kabupaten semarang. B. 2) PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pendapatan Negara Non Pajak) Berbagai jenis pendapatan negara yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) tercantum dalam UU No. Kata Kunci: Pengawasan, Penyelenggaraan, Pajak, Reklame . Demikian penjelasan yang dapat. 21. Berdasarkan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah merupkaan sumber keuangan daerah yang digali dari ilayah daerah yang bersangkutan. 1 Pajak Reklame Pajak reklame termasuk dalam golongan pajak daerah Kabupaten / Kota. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragammnya untuk tujuan komersial, dipergunakan. 20 Tahun 1997. Pajak Reklame merupakan bagian dari salah satu sumber pendapatan kabupaten/kota yang ketentuan pemungutannya diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 5 (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame. (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi : a. Contoh natura adalah beras, gula, atau bahan-bahan pangan. 1. Pemungutan ini dilakukan oleh pihak tertentu sesuai dengan penunjukkan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi reklame kain; reklame udara; reklame melekat/stiker; reklame selebaran; reklame. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah tingkat II, dalam hal ini pajak daerah bagi kabupaten atau kota ditetapkan sebanyak tujuh jenis, salah satunya adalah pajak reklame. 423. 5. Reklame dapat berupa papan reklame, billboard, spanduk, neon box, atau media lainnya yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini. 18. Subjek dan Objek Pajak Reklame. 167. Perbedaannya, pajak reklame adalah termasuk dalam pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada. migas (minyak bumi dan gas alam); 2. 5. 120. Untuk batas paling lama masa pajak reklame adalah 3 bulan agar Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Penerimaan daerah terdiri atas:a. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasalusaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organissi massa, organisasi. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquiditing dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut NJOPR, adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkosSeluruh penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dikelola dalam sistem APBN. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan. Pasal 11 (1) Setiap Wajib Pajak melaporkan data objek dan subjek pajak. Efektivitas dan kontribusi terhadap PAD Efektivitas sendiri adalah pencapaian suatu target dan kontribusi terhadap23. 1. Lain-lain Pendapatan yang Sah Yang termasuk ke dalam Pajak Daerah adalah: 1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 09/2017 atau melaporkan secara online melalui Aplikasi. 000. Manfaat Pajak untuk Masyarakat. Pasal 2 (1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut : a. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada. Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 2. [1]Penerimaan Negara Adalah uang yang masuk ke kas negara (UU 17/2003 Psl 1) Terdiri dari seluruh pendapatan negara termasuk di dalamnya hibah, serta sebagian pembiayaan yang bersifat menambah kas negara baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak,. - Pajak Kabupaten/Kota, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir,. pajak reklame. KETENTUAN PERALIHAN. Tritara Master Teacher Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Medan 01 Januari. 03% Penelitian ini menujukan bahwa perkembangan Pajak Reklame meninkatkan Keuangan Daerah yaitu Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari. 2 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Palembang Tahun 2015-2018 Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Laju pertumbuhan Pajak ReklameDalam era globalisasi dan persaingan pasar bebas, negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Tarif pemotongannya sebesar 15% atau 2%, tergantung jenis objek pajaknya. Untuk indoor akan kota kenakan pajak yang di dalam mal dan di pertokoan besar,” kata Arif saat dihubungi, Ahad (1/9). Reklame dibuat semenarik mungkin agar banyak yang memperhatian. 11. 1. Rumusan Masalah Berdasarkan batasan penelitian maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan: “Apakah pemungutan pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran. bahwa ketentuan mengenai tata cara penenmaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan; b. Pasal 3 Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkar efisiensi, efektifitas dan optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kots. Maka, uang sebesar Rp 10 juta bisa disebut sebagai penerimaan Budi, namun bukan merupakan pendapatan karena. II. 2,3 dan 5 e. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui dan menganalisis pengawasan penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Dalam penelitian Septri Sitanggang (2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh. Namun reklame dari pemerintah, reklame yang disebar melalui internet, koran, dan televisi tidak dikenai. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Keduanya memiliki sifat yaitu sama-sama bisa dipaksakan sehingga Wajib Pajak atau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas daerah. PNBP setidaknya bersumber dari empat kelompok yang berbeda yaitu PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan negara yang diterima oleh pihak pengguna jasa yang kemudian memberikan charge atau harga untuk bisa memberikan. Reklame adalah bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame. 3. Bentuk, ukuran, konstruksi dan penempatan reklame ditentukan oleh Kepala . Pajak Reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Aturan Pemungutan Pajak Reklame. 2. Pajak Hiburan 4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatianX= Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Y= Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kriteria untuk menetahui kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut: a. Pengertian Pajak Daerah. go. Adapun yang paling tertinggi pertumbuhan Pajak Reklame pada Provinsi DKI Jakarta berada di tahun 2016 sebesar 25,87% dan yang terendah berada di tahun. Pajak Reklame hanya sebesar 4% per tahun dikarenakan banyak reklame, baliho,. (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran. ada beberapa reklame yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, antara lain : 1. BAB VI PAJAK REKLAME Pasal 25 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Pengumuman - Pemberian Layanan Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak. nonmigas (pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya); b. PAJAK. kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah, termasuk pajak reklame yang perlu diketahui. Contohnya papan reklame yang berisikan pesan untuk. Ulasan Lengkap. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi. Pembayaran Pajak Reklame dilakukan pada. Kurang efektifnya pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan C. Ketahui sumber-sumber tersebut di sini. pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakanperaturan perundang-undangan Daerah. Berdasarkan tabel uji parsial, anggaran, pegawai, peraturan dan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame pada taraf nyata 10%. go. Abstract This research is intended to determine the potential, effectivity, and contribucy advertisement tax in Banyumas Regency in 2013-2017. dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Reklame yang dimaksud meliputi papan, billboard, reklame kain, dan sebagainya yang digunakan sebagai media yang menarik perhatian umum dan memiliki tujuan komersil. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna. Tidak termasuk Objek Pajak Reklame: a. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. JAKARTA, DDTCNews – UU No. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2. 629. com - Jika sedang bepergian ke luar rumah, di jalan banyak kita temui reklame. Untuk membayar pajak reklame, Wajib Pajak Pribadi atau Badan Usaha pertama-tama wajib mengisi formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah). Pada tanggal 8 Januari 2010. (2) Pendaftaran dan/atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengis1, menandatangani formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak dan menyampaikan ke Badan. Pajak reklame termasuk dalam salah satu bentuk penerimaan yang penting bagi pemerintah. 2. Reklame melekat stiker; d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan. perlu diadakan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis. penerimaan perpajakan sebagai berikut: 2. penerimaan. 34% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat10. sejak 1 Januari 2009. 640 2014 Rp 124. Nazli Farhani Nasution. untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun. 3 m x 1 m x Rp125.